Faktor Pemberontakan di Indonesia
Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri
Alangkah hebatnya bangsa kita sebenarnya. Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa.
Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling dirugikan?
Tak lain adalah rakyat, bangsa kita sendiri. Karenanya, dalam bab berikut ini Anda akan dapat mengunjungi beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri selama pembahasan politik selama rentang tahun 1948-1965.
Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun.
Sementara tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsung G30S / PKI yang berjuang merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila.
Mengapa hal penting ini kita kaji, jangan lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tidak terulang kembali pada masa kini.
Di sinilah pentingnya kita belajar sejarah. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga bentuk pergolakan:
1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.
Mengenai dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI / TII, dan peristiwa G30S / PKI.
Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI / TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
Diperoleh Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang ada di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terbanyak dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok: nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia / PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya / PIR, kelompok teosofis / kebatinan, dan birokrat pemerintah / pamong praja).
Pada masa itu kelompokkelompok ini nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.
2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan.
Terkait dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang menarik pada suatu kelompok.
Kelompok ini biasanya mendukung untuk mengatur suatu sistem sosial atau kegiatan demi keuntungan sendiri.
Mereka juga enggan untuk melepaskan posisi atau kedudukan yang diperolehnya sehingga sering dipindahkan dari suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz, semuanya terkait dengan tugas KNIL atau Tentara
Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi.
3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.
Terkait dengan kategori ini adalah publikasi negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.
Masalah yang berkaitan dengan negara mulai timbul kompilasi berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia menyetujui akan membentuk negara serikat / federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).
RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara bagian Madura, Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI yang didirikan oleh Belanda.
Awalnya, BFO berada di bawah pengaturan Belanda. Namun semakin lama badan ini semakin netral, tidak lagi hanya memihak Belanda. Prokontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan.
Sementara pemberontakan PRRI dan Permasalahan merupakan suatu pertentangan yang terjadi atas pertanggungjawaban beberapa daerah di Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan pusat, yang disetujui tidak adil dan semakin condong ke kiri (komunis).
Sekarang mari kita bahassatu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada 1948-1965, yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut.
1. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Ideologi.
a) Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun Selain Partai Nasional Indonesia (PNI), PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sebagai proklamasi.
Meskipun demikian, PKI mendukung partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1926.
Sejak merdeka hingga awal tahun 1948, PKI masih mendukung, pemerintah yang berhasil dikuasai oleh golongan kiri.
Hal ini terkait dengan Doktrin Dimitrov, yang menyatakan gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis.
Namun kompilasi kiri kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai politik dan bergabung dengan partai lain dengan organisasi kiri lainnya di Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948.
Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso.
Ia membawa berita bahwa Doktrin Dimitrov telah diganti dengan Doktrin Zhdanov dimana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalisprogresif untuk memanfaatkan golongan kapitalis borjuis.
Muso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan dibawa yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012).
Mengapa PKI memberontak? Alasan yang diajukan tentu saja ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.
Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI.
Partai ini lalu mendukung kampanye dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatankekuatan bergerak juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka.
Muso juga kerap mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengecam pemerintah dan melarang strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Pernyataan Muso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis.
Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai melibatkan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso.
Namun, politik telah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus.
PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Muso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia
Presiden Soekarno segera menerima, dan berpidato di RRI Yogjakarta:
“… Saudara-Saudara! Camkan benar apa artinja itu: Negara Republik Indonesia jang kita tjintai, benar direbut oleh PKI Muso. Kemarin pagi PKI Muso, diadakan kudeta, diadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan diatur di sana sesuai pemerintahan Sovyet, di bawah pimpinan Muso. Perampasan ini mereka kembali sebagai permulaan untuk merebut seluruh Pemerintahan Republik Indonesia. … Saudara-Saudara, camkanlah benar-benar apa artinja jang telah terdjadi itu. Negara Republik Indonesia dapatkan direbut oleh PKI Muso!
Rakjat jang kutjinta! Atas nama perdjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru kepadamu: "Pada saat jang begini genting, di mana bergabung dan kita sekalian dalam uji coba jang sebesar-besarnyanja dalam rangka untung kita sendiri, bagimu adalah pilihan dua: ikut Muso dengan PKInja jang akan membawa bangkrutnja cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, jang Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia jang merdeka, tidak didjadjah oleh negeri apa pun djuga. … Buruh jang djudjur, tani jang djudjur, pemuda jang djudjur, rakyat jang djudjur, djanganlah memberikan bantuan kepada kaum pengatjau itu. Djangan tertarik siulan mereka! … Dengarlah, sungguh djahatnja rentjana mereka itu! (Daud Sinyal, 1996).
Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang antikomunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban.
Tapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mengembalikan pasukan pemberontak.
Puncaknya adalah kompilasi Muso rusak tertembak. Amir Syarifuddin juga diundang. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati.
Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil memenangkan diri.
Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil membuat PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum akhirnya mengaktifkan Gerakan 30 September 1965.
Ribuan orang yang ditangkap dan diambil pemerintah ikut memberdayakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan.
Dari kisah di atas, apa hal yang penting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini untuk sejarah Indonesia kemudian?
Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional diperkuat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan yang berhasil “pembohong” berhasil didemobilisasi (dibubarkan).
Dari sisi perjuangan diplomasi, simpatiAS sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang berubah menjadi pendukung terhadap Indonesia, hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global AS dalam tantangan komunisme.
Selain hal penting lain juga perlu dicatat. Tentang konflik yang terjadi
Ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam situasi ini juga digunakan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah, untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948
b) Pemberontakan DI / TII
Cikal bakal pemberontakan DI / TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari pencarian gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo.
Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perjanjian Renville Buka peluang untuk Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam.
Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di garis van. Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI.
Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dibuat negara bagian Pasundan oleh Belanda.
Akan tetapi, Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Vakum (kosong) -nya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo.
Meski awalnya ia berjuang melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyetujui pembentukan Darul Islam (negara Islam / DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.
Kembali ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau menerima tentara RI ini kecuali mereka mau bergabung dengan DI / TII.
Ini sama saja, Kartosuwiryo dengan DI / TII tidak mau menerima pemerintah RI di Jawa Barat. Maka pemerintah pun menolak disetujui.
Meskipun upaya menanggulangi DI / TII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan pada tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer.
Operasi Terpadu "Pagar Betis" digelar, di mana tentara pemerintah juga menyediakan masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI / TII pergi.
Tujuan percakapan ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan.
Selain itu, operasi ini juga dijalankan dengan sasaran basis-basis pasukan DI / TII. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962.
Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang dibatalkan juga berakhir dengan pemberontakan DI / TII Kartosuwiryo. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, mana harus disetujui Renville daerah Pekalongan-Brebes-Tegal diterima TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan aparat pemerintahan.
Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah ikut pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera diambil alih.
Saat pasukan TNI kemudian kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, yang sebenarnya telah terjadi perjanjian antara Amir Fatah dan pasukannya dengan pasukan TNI.
Amir Fatah memilih sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes.
Amir Fatah dengan TNI sering muncul kembali.
Amir Fatah pun berubah pikiran setelah bertemu Kartosuwiryo datang menemuinya lalu diangkat sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah.
Amir Fatah dengan pasukan TNI. Namun berbeda dengan DI / TII di Jawa Barat, menentang Amir Fatah tidak terlalu lama.
Berhasil mendukung dari populasi membuat cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah.
Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu.
Ia didukung oleh laskar transisi Angkatan Islam (AUI) yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, dimulai AUI bahu membahu dengan Tentara Republik dalam menghadapi Belanda.
Wilayah Operasional AUI berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Namun demikian, kerja sama antara AUI dengan Tentara RI mulai pecah saat pemerintah mulai melakukan demobilisasi AUI.
Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak Kyai Sumolangu. Pada akhir Juli 1950 Kyai Sumolangu melakukan pemberontakan.
Sesudah bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Ratusan pemberontak disetujui berhasil dan sebagian besar berhasil ditawan.
Sebagian lainnya dapat bersaing dengan TII di Brebes dan Tegal. Akibat pemberontakan ini kehancuran yang diderita di Kebumen besar sekali.
Ribuan rakyat mengungsi dan membantah orang lain terbunuh. Selain itu desa-desa juga mengalami kerusakan berat.
Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah.
Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati dan kerja sama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI / TII juga berbasis pasukan laskar Hizbullah.
Cakupan wilayah gerakan Batalyon 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten, hingga Surakarta.
Meskipun dianggap kuat dan menantang, namun hanya dalam beberapa bulan saja, pemberontakan Batalyon 426 ini juga berhasil ditumpas.
Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI / TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar.
Pada awal, pemberontakan ini lebih menekankan pada kepuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan.
Namun beberapa tahun kemudian memberontak sebaliknya beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI / TII Kartosuwiryo.
Tokoh Kahar Muzakkar sendiri pada masa perang kemerdekaan tidak pernah di Jawa bahkan menjadi komandan Grup Komando Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta.
Setelah menerima kedaulatan tahun 1949 ia lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) di sana.
KGSS didirikan pada masa kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalyon atau satu divisi. Pemerintah ingin agar hubungan ini dibubarkan lebih dulu untuk kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali.
Semua itu dalam kerangka penataan ketentaraan.
Namun anggota KGSS menolaknya. Begitu tiba, Kahar Muzakkar diangkat oleh Panglima Tentara Indonesia Timur menjadi koordinator KGS, agar mudah diselesaikan bertemu.
Namun Kahar Muzakkar malah meminta agar Panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, diminta meminta agar seluruh anggota KGS dibuat tentara dengan nama Brigade Hasanuddin.
Tuntutan ini langsung ditolak karena pemerintah berkebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang menerima persyaratan sebagai tentara dan lulus seleksi.
Kahar Muzakkar tidak menerima kebijakan ini dan memilih berontak diambil oleh misi pengikutnya.
Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakkar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan yang dilakukan Kahar memang membutuhkan waktu yang lama untuk menumpasnya.
Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Pada tahun itu, Kahar Muzakkar terbunuh dalam penyergapan.
Pemberontakan yang berkait dengan DI / TII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DI / TII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, sedangkan pemberontak tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar.
Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, ditangkap.
Timbulnya pemberontakan DI / TII Kalimantan Selatan ini benar-benar dapat ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam pertempuran Belanda di Kalimantan Selatan, telah mengembangkan pasukan yang kuat dan berfungsi di wilayah ini.
Namun, kompilasi penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi IV yang kecewa tentang masing-masing yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu.
Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi IV terjadi. Salah satu alasannya adalah karena dari mereka yang berusaha menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak.
Diantara para pembelot mantan anggota Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu Hajar.
Dikenalsebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, sebagian besar di antara anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah.
Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT). Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini berusaha memperbaiki kegagalan. Pemberontakan pun pecah.
Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI / TII Kartosuwiryo, yang menawarkan koordinasi kepemimpinan dalam pemerintahan DI / TII sekaligus Panglima TII Kalimantan.
Konflik dengan tentara Republik pun tetap berlanjut terus-menerus. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan.
Namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati.
Daerah pemberontakan DI / TII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DI / TII lainnya.
Di Aceh, pemicu langsung pecahnya kompilasi pada tahun 1950 pemerintah mengatur wilayah Aceh sebagai bagian dari provinsi Sumatera Utara.
Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak mendukung masyarakat Aceh yang telah berjuang memenangkan republik.
Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan memenangkannya.
Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureuh. Pemerintah pusat kemudian menyelesaikan pertemuan jalan.
Wakil Presiden M. Hatta (1950), Perdana Menteri M. Natsir (1951), bahkan Soekarno (1953) menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi juga memperbaiki.
Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo.
Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959.
Tiga tahun setelah itu, Daud Beureuh, dari hasil yang telah selesai dibuat. Ia mendapat pengampunan.
c) Gerakan 30 September 1965 (G30S / PKI)
Inilah acara yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang terkait dengan pertanyaan "Siapa dalang Gerakan 30 September 1965 sebenarnya?"
Mengenai tujuh teori tentang peristiwa G30S tahun 1965 ini:
1) Gerakan 30 September merupakan Persoalan Internal Angkatan Darat (AD).
Dikemukakan di antara yang lain oleh Ben Anderson, WFWertheim, dan Coen Hotsapel, teori ini menyatakan bahwa G30Sebahkan fakta yang timbul terkait dengan perbedaan di AD. Hal ini dikeluarkan berdasarkan pernyataan pemimpin Gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan para pemimpin AD hidup bermewahmewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima
2) Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA).
Teori ini disampaikan antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bergerak dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kewenangan Soekarno.
3) Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara Kepentingan Inggris-AS.
Menurut teori ini G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia dapat diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan permintaan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Dimasa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang diumumkan sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Poulgrain
4) Soekarno adalah Dalang Gerakan 30 September.
Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari anggapan bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan dalam kaitannya dengan, yang dihasilkan dari perwira tinggi AD. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai inipun terseret. Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak orang Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata "Setelah itu saya akan menutup lapangan terbang". Di sini Soekarno seakan tahu akan ada "acara besar" esokutusan. Namun demikian, teori ini mendukung lebih lanjut tentang tindakan Soekarno yang kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965,
5) Tidak ada Pemeran Tunggal dan Skenario Besar dalam Peristiwa Gerakan 30 September (Teori Chaos).
Dikemukakan antara lain oleh John D. Legge, teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno: "Nekolim (negara Barat) yang tidak diragukan, pimpinan PKI yang keblinger dan oknum-oknum ABRI yang tidak benar". Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan.
6) Soeharto sebagai Dalang Gerakan 30 September
Pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang Gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya, “Tragedi Indonesia”. Menurut Brian May ada kedekatan hubungan antara Letkol. Untung sebagai pemimpin Gerakan 30 September 1965 dengan Mayjen. Soeharto yang saat ini dirancang sebagai Panglima Kostrad.
7) Dalang Gerakan 30 September adalah PKI
Menurut teori ini tokoh-tokoh PKI adalah penanggungjawab cerita kudeta, dengan cara memperalat tentara yang tidak-tidak. Dasarnya adalah transisi kejadian dan aksi yang telah dirilis PKI antara tahun 1959-1965. Dasar lainnya adalah setelah G30S, beberapa pertempuran dikembalikan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Anda CC PKI terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten.
Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965.
Namun terlepas dari teori mana yang benar-benar berkaitan dengan G30S, yang pasti Demokrasi diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia.
Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu: AD dengan PKI. Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara.
Ketika tentara mengingat, Soekarno segera menyelesaikan pembicaraan sementara. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat (Crouch, 1999 dan Ricklefs, 2010).
Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) merupakan partai yang mendukung PKI, dibubarkan pemerintah.
PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan kompetensi dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat ini praktis telah dilumpuhkan (Feith, 1998).
Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI layak kedudukannya sudah cukup kuat. Pada tahun-tahun sebelumnya partai ini hanya mengeluarkan kritik terhadap pemerintah khusus para menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dengan mereka.
Di bidang budaya, saat kelompok cendekiawan anti-PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) yang tidak ingin berkebudayaan nasional sesuai dengan ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI dapat segera mengecam dengan keras.
Soekarno ternyata menyangkal kecaman itu. Tidak sampai satu tahun usianya, Manikebu dikeluarkan pemerintah. Sementara di daerah, diskusi-diskusi yang muncul malah lebih pelik lagi karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal.
Hal ini merupakan sebagian dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria (landreform / UU Pokok Agraria 1960), di mana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak.
Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji untuk hasil yang lama. “Tujuh Setan Desa” disusun oleh PKI, yang terdiri dari tuan tanah jahat, tanah, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat dan bandit desa.
“Setan Desa” menurut versi PKI ini, menurut Tornquist, ujung-ujungnya pada para pemilik tanah (Tornquist, 2011).
Adegan-adegan protes pun berlangsung sementara radikalisme dipraktikkan hingga upaya penurunan lurah serta aksi protes terhadap para sesepuh desa.
Dalam aksi pengambilalihan tanah --terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat dan Sumatera Utara-- massa PKI-pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan, tentu saja, para tuan tanah, juga birokrat dan para pengelola yang didukung dari kalangan tentara.
Para tuan tanah mendukung pula mayoritas dari para muslim yang taat dan mendukung PNI.
Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI, khususnya di Jawa Timur, segera berhadapan muka dengan para santri NU.
Di kota-kota tindakan pembohong juga tidak terjadi. Ini seperti tergambar di dalam cerita tentang istri seorang dokter terkenal di Solo, yang akan pergi ke suatu resepsi.
Ia, yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul besar dan sepatu hak tinggi, digiring oleh tukang tukang di tengah terik matahari ke kantor polisi untuk menyelesaikan pertikaian harga becak.
Adegan serupa pernah juga terjadi di berbagai kota. Ada pula para kepala desa yang sudah tua disidangkan di depan pengadilan rakyat (Ong Hok Ham, 1999).
Selama tahun 1964, menentang terhadap tindakan yang semakin lama semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi. Di Jawa Timur tindak balasan anti PKI dipelopori oleh kelompok pemuda NU, yaitu Ansor.
Hubungan Angkatan Darat dengan PKI pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap AD.
Pada bulan-bulan awal tahun 1965 PKI “menyerang” para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Jadi hingga Tengah Tahun 1965 atau sebelum pecah kudeta di awal Oktober, kekuatan politik di ibukota harus sudah bergeser ke kiri. PKI berada di atas angin dengan perjuangan partai yang semakin intensif.
Menggunakan angkatan ke-5 selain AD-AUAL-AK yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965, semakin meningkatkan mempercayai hubungan antara PKI dan TNI AD.
Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh berpikir, bebas dari pengawasan mereka.
Bagi para petinggi militer, revolusi ini dapat berarti pengukuhan atas tindakan politik yang telah dimulai, bermuara pada dominasi PKI yang memerlukan koordinasi pemerintahan pro-RRC (Republik Rakyat Cina yang komunis) di Indonesia (Southwood dan Flanagan, 2013). Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan.
PKI lalu mengeluarkan isu tentang Dewan Umum di tubuh AD yang tengah menyiapkan suatu kudeta.
Di sini, PKI menyodorkan "Dokumen Gilchrist" yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia.
Isi dokumen ditanyakan sebagai operasi dari pihak Inggris-AS dengan keterlibatan teman tentara lokal kami (kawan-kawan kita dari tentara lokal) untuk melakukan kudeta.
Meskipun kebenaran isi dokumen ini dipertanyakan dan Jenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah diminta Dewan Jenderal ini saat Presiden Soekarno bertanya, namun pertentangan PKI dengan Angkatan Darat kini telah mencapai tingkat yang akut. Pada bulan Mei 1965, Pelda.
Sujono yang menolak penyerobotan tanah bekas yang dibatalkan oleh orang-orang dari BTI di dalam Bandar Betsy di Sumatera Utara. Jenderal Yani segera meminta agar mereka terlibat dalam acara Bandar Betsy diadili.
Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam, Protestan, dan Katolik. Sementara itu di Mantingan, PKI mengambil alih tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektar (Ambarwulan dan Kasdi dalam TaufikAbdullah, ed., 2012: 139). Sebuah tindakan yang tentu saja semakin meningkatkan Islam.
Selain empat bulan sebelumnya telah terjadi acara Kanigoro Kediri, sedangkan BTI telah membuat peserta gangguan mental Pelajar Islam Indonesia dan tempat ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur lalu melecehkan Al Quran. Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah disetujui pada tanggal 30 September 1965.
Apalagi pada bulan Juli sebelumnya Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang didatangkan oleh DN Aidit untuk memeriksa Soekarno memutuskan presiden RI akan mengeluarkan lumpuh. Maka dalam pertemuan Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk pindah.
Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, perwira pemberontak yang melakukan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965.
Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah: Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri / Panglima AD), Walikota Jenderal S. Parman, Walikota Jendera
Soeprapto, Walikota Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean.
Sementara Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan melawan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu: Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.
Pada berita RRI pagi bertemu, Letkol. Untung lalu mengumumkan pembentukan "Dewan Revolusi", sebuah pengumuman yang mengundang masyarakat.
Dalam situasi tak menentu dari Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Walikota Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Laki-laki / Pangad saat itu belum ada. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia ke Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan hanya di Jakarta, tapi hanya untuk basis mereka di daerah-daerah lainnya.
Dalam perkembangan selanjutnya, kompilasi diketahui Gerakan September ini terkait dengan PKI, maka pengejaran terhadap kepemimpinan dan pendukung PKI juga terjadi.
Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila tetapi juga didukung oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S / PKI pun berhasil ditumpas, disetujui pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia.
Komentar
Posting Komentar